Rencana Pencabutan Subsidi Gas Melon Dikritik Andre Rosiade

Rencana Pencabutan Subsidi Gas Melon Dikritik Andre Rosiade

Wacana pencabutan subsidi gas melon yang bergulir menuai reaksi publik. Politikus asal Sumatera Barat Andre Rosiade mengkritik rencana pencabutan subsidi gas melon (LPG 3 Kg) tersebut dalam rapat paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

 Andre Rosiade, salah satu anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Gerindra menilai bahwa kebijakan ini kurang tepat. Latar argumentasi yang digunakan oleh Andre Rosiade pengalaman dari pengalaman pada pemberian subsidi dengan skema subsidi tertutup ini di tahun 2004 yang tidak  berhasil.

Kemudian subsidi dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat membelinya. Pemerintah beralasan bahwa pemberian subsidi dinilai tidak tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah akan memberikan subsidi kepada masyarakat miskin melalui skema subsidi tertutup.

 Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar menjelaskan soal ini kepada publik. “Semua subsidi akan bertahap dikurangi,” kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

 Sedangkan menurut Andre, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi harus melibatkan banyak pemikiran dan instansi, termasuk DPR. Dimana pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di Rapat Paripurna. "Karena itu pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya, karena itu berpotensi melanggar undang - undang (UU)," kata Andre dalam interupsinya di Ruang Rapat Paripurna DPR.

Andre menyesalkan wacana tersebut. Meskipun pemerintah belum mencabut subsidi itu, namun beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kenaikan harga gas LPG 3 kg. Dengan pertimbangan itu, pimpinan DPR didesak Andre untuk segera melayangkan surat ke pemerintah agar pemeringtah membatalkan rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg itu.

Kebijakan yang akan diputuskan apalagi berdampak ekonomi sosial rakyat harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah harus menghentikan wacana ini dulu," pungkas Andre.

Subscribe to receive free email updates: