Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten

Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten - Hallo sahabat Cakrawala, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel HAM, Artikel nasional, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten
link : Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten

Baca juga


Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten

 
Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten
KEADILAN – Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) membuat catatan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Selain memberikan evaluasi, komisi juga membuat rekomendasi kepada Pemerintahan DKI Jakarta. Termasuk rekomendasi untuk kawasan Jawa Barat yang akan menerapkan status PSBB menyusul DKI Jakarta.
Komnas HAM menyebutkan bahwa pelaksanaan PSBB di wilayah DKI Jakarta sejak 10 April 2020 secara umum telah dipatuhi oleh masyarakat, metode penegakan hukum yang dilakukan sudah persuasif guna membangun kesadaran, dan terdapat penyaluran bantuan hidup secara langsung. Namun begitu komisi masih menemukan adanya catatan.
Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM masih menemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan PSBB tersebut. Kekurangan tersebut akan menjadi catatan bagi perbaikan penerapan PSBB di wilayah ibu kota negara itu.
Tak hanya itu, Komnas HAM juga menjadikan catatan monitoring jalannya PSBB di DKI Jakarta sebagai rekomendasi bagi pemprov Jawa Barat dan pemprov Banten. Pada Senin (13/4/2020), Komnas HAM RI telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten yang berisi Rekomendasi Kebijakan sehubungan dengan Pembatasan PSBB yang akan segera diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor,Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok).
Rekomendasi tersebut diterbitkan berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/248/2020 tanggal 11 April 2020 dan Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/249/2020 tanggal 12 April 2020.
Taufan pun menguraikan catatan pemantauan PSBB di DKI Jakarta yang ditemukan oleh Komnas HAM, diantaranya pertama, masifnya bantuan hidup langsung, namun belum maksimal dan merata karena data penerima bantuan masih harus diperbaiki akurasinya by name dan by address.
Kedua, aturan terkait moda transportasi yang tidak solid antara Pemda DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan sehingga terjadi dualisme aturan yang menyulitkan Tim Penegakan Hukum Terpadu dalam menjalankan tugasnya.
Kemudian yang ketiga masih dijumpai pelanggaran oleh karena ketidakpatuhan masyarakat, antara lain masih dilaksanakan ibadah di tempat ibadah dan pemakaian masker yang belum merata.
Serta keempat, belum maksimalnya dukungan terhadap petugas lapangan khususnya Tim Penegakan Hukum Terpadu, hal ini terlihat dari para petugas yang belum maksimal melindungi diri mereka ketika bertugas, antara lain tidak menggunakan sarung tangan dan hanya memakai masker biasa (bukan standar).
Sedangkan yang terakhir, Komnas HAM masih menemukan terjadinya kerumunan penumpang yang akan naik kereta commuter line di berbagai stasiun.
Dengan temuan tersebut rekomendasi Komnas HAM terhadap pemprov Jawa Barat maupun pemprov Banten hampir serupa dengan rekomendasi terdahulu yang disampaikan kepada pemprov DKI Jakarta (8/14/2020), diantaranya Memastikan prinsip non-diskriminasi dan mekanisme dua arah, Pijakan kebijakan yang legal, jelas, dan konkret.
Aspek lainnya yang juga tidak jauh berbeda dari rekomendasi sebelumnya yakni, tentang pemberian sanksi denda dan/atau kerja sosial. Termasuk dari sisi penegakan hukum terpadu dan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua
COVID19.
Komisioner Komnas HAM Bidang Penelitian dan Pengkajian menambahkan bahwa pihaknya juga menyarankan kepada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk memperhatikan aspek perlindungan dan dukungan bagi petugas lapangan dengan sebaik mungkin. Mengingat keberadaan mereka merupakan faktor penting dalam pelaksanaan PSBB adalah perlindungan dukungan bagipetugas di lapangan, khususnya dalam kerangka memutus rantai penyebaran COVID-19.
“Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan perlindungan dan dukungan bagi kepolisian, PNS, TNI, dan relawan, antara lain menyediakan masker yang standar baik, vitamin atau
alat kerja kerja lainnya yang memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas di lapangan,” Imbu pria yang akrab disapa Anam itu.
Anam juga menekankan perlunya upaya untuk meningkatan kesadaran yang kontinyu dan tepat sasaran sehingga masyarakat secara sadar menjaga jarak fisik dansosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perlu dipertimbangan aspek digelarnya pendidikan di rumah tanpa menambah beban dan menyenangkan sesuai prinsip yang terbaik untuk anak (the best interest of the child).
Masih sama dengan rekomendasi terhadap pemprov DKI Jakarta, yaitu memerangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita COVID-19, keluarga, PDP, ODP, dan jenasah penderita COVID-19. Untuk menghindari berkumpulnya warga secara masif, perlu pula dibatasi kegiatan dan ritual keagamaan yang jelas dan terukur.
Mengingat wilayah Jawa Barat dan Banten terdapat sentra kawasan Industri, maka secara khusus Komnas HAM menyarankan agar pemerintah setempat menjamin dan melindungi hak buruh atau pekerja, dengan membuat skema khusus bagi kelompok ini agar dapat melaksanakan PSBB berjalan maksimal. Skema khusus dimaksud adanya jaminan atas hak-hak buruh khususnya mereka yang bekerja di sektor industri yang tetap beroperasi karena bersifat strategis, sesuai dengan protokol perlindungan kesehatan, diantaranya penyediaan moda tranportasi yang aman dan alat perlindungan diri. 

BUDI SATRIA DEWANTORO


Demikianlah Artikel Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten

Sekianlah artikel Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Komnas HAM Evaluasi PSBB DKI dan Berikan Rekomendasi ke Jabar dan Banten dengan alamat link https://www.cakrawala.my.id/2020/04/komnas-ham-evaluasi-psbb-dki-dan.html

Subscribe to receive free email updates: