Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN

Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN - Hallo sahabat Cakrawala, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel BUMN, Artikel MENTERI, Artikel TUGAS, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN
link : Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN

Baca juga


Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN


Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai tidak tepat menugaskan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sebagai bank penyangga likuiditas bank sistemik.

 Menurutnya, hal ini bukanlah tugas dan tanggung jawab Himbara, melainkan tugas BI yang harus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19

 Lebih lanjut dirinya menambahkan, bahwa harus ada aturan yang jelas jika Bank Himbara atau Bank BUMN tetap dipaksakan dan harus menjadi bank penyangga likuiditas bank sistemik.

“Setidaknya harus ada aturan dan peraturan yang jelas misalnya sumber pendanaan harus dari penempatan pemerintah (bukan dari DPK bank Himbara).

 Lalu, porsi penempatan dana ke Himbara harus lebih besar dibanding ke swasta,” ujar Heri Gunawan dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2020. Dirinya melanjutkan, yang juga tak kalah penting, yakni sifat dari dana talangan ini adalah chanelling (penerusan) sehingga bila banknya gagal, bukan menjadi kerugian bank Himbara.

"Kemudian, direksinya juga harus diberi perlindungan hukum dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola penyangga likuiditas tersebut,” ucapnya. Menurut Heri tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sebenarnya sudah tepat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dibawah koordinasi Bank Indonesia yang saat ini sudah berjalan baik.

 Hanya saja perlu diatur ulang agar tidak ada kesalahan di kemudian hari apalagi setelah pandemi virus Corona (Covid-19) selesai di Indonesia. “Perbankan plat merah yang tergabung dalam Himbara adalah objek kebijakan.

Ia tak boleh masuk ke dalam ranah regulator KSSK,” jelasnya. Pilihan terbaik biarlah bank berjalan seperti sekarang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga ekonomi berjalan dan regulator menjamin likuiditas bank aman pada era pandemi Covid-19

BACA JUGA : KRONOLOGI KONFLIK ANTARA SRI MULYANI DENGAN ANIES 2020


Terjadi konflik antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Lalu diikuti masalah soal bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di DKI Jakarta.
Inilah kronologi konflik tersebut:

2 April 2020

Tengah rapat virtual bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Anies meminta Menkeu untuk segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemprov DKI Jakarta karena dana tersebut diperlukan untuk penanggulangan COVID-19.
“Kami butuh kepastian dana bagi hasil, ketika ratas kami sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu dieksekusi,” ujar Anies, Kamis (2/4).
Anies merinci, Kemenkeu memiliki piutang kepada Pemprov DKI sebesar Rp 6,4 triliun pada tagihan tahun 2019. Namun jumlah berubah menjadi Rp 5,1 triliun setelah beberapa penyesuaian. Lalu dana bagi hasil tahun 2020 di kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun.

17 April 2020

Ternyata DBH belum bisa dicairkan karena laporan keuangan pemerintah masih diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“DBH 2019 ini biasanya diaudit dulu oleh BPK, kemudian dibayarkan, biasanya April disampaikan ke DPR Juli. Jadi dibayarkan pada Agustus atau September,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Jumat (17/4).
“Pak Anies minta dibayarkan duluan. Biasanya nunggu audit BPK, jadi karena sekarang urgent dibayar duluan,”  ungkap Sri Mulyani.
BACA SELENGKAPNYA DI GARISATU.COMhttps://garisatu.com/



 

“ Laporan dari Menko PMK, nyatanya DKI yang sebelumnya cover 1, 1 juta, mereka tidak memiliki anggaran serta memohon pemerintah pusat yang cover 1, 1 juta itu,” cerah Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu( 6/ 5).

Perihal ini, sambung ia, membuat pemerintah pusat ingin tidak ingin wajib menanggung beban anggaran bansos buat 1, 1 juta KPM terdampak tekanan pandemi virus corona ataupun covid- 19 itu. Dengan begitu, beban anggaran bansos pemerintah hendak bertambah.

“ Jadi sebelumnya 1, 1 juta merupakan DKI serta sisanya 3, 6 juta itu pemerintah pusat. Saat ini seluruhnya dimohon cover oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Kendati begitu, dia belum berikan rincian akumulasi anggaran yang wajib ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini. Tetapi yang tentu, anggaran ini hendak diambil dari alokasi dana buat proteksi sosial menggapai Rp110 triliun.

“ Jika benar dari DKI hendak di- cover pemerintah pusat, hingga sepatutnya pasti terdapat bonus( anggaran) lagi buat cover,” imbuhnya.

Di sisi lain, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengklaim proses penyaluran bansos kepada warga terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi( Jabodetabek) telah menggapai 80 persen pada minggu ini. Klaim ini didapatnya bersumber pada laporan dari Departemen Sosial.

“ Pada minggu awal kurang dari 10 persen, tetapi informasi terakhir dari Kemensos implementasinya mendekati 80 persen. Presiden sampaikan saat sebelum lebaran, 100 persen telah wajib deliver,” tuturnya.

Pemerintah mengumumkan hendak berikan bansos kepada 1, 2 juta KPM di Jakarta. Kemudian, pula hendak berikan bansos kepada 576 ribu keluarga di Bodetabek.

Bansos yang diberikan bernilai Rp600 ribu per bulan per keluarga. Bansos hendak diberikan sepanjang 3 bulan mulai dari April hingga Juni 2020 sejalan dengan ditaksir akhir puncak pandemi corona di Indonesia.

Tadinya, Anies mengklaim Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya tidak begitu mempunyai kendala anggaran buat penindakan akibat pandemi corona. Tetapi, arus kas( cash flow) tidak lumayan bebas sebab sebagian sumber dana belum terbuka.

Salah satunya, pengembalian kelebihan Dana Untuk Hasil( DBH) Pemprov DKI dekat Rp5, 1 triliun dari Departemen Keuangan. Pengembalian DBH belum diberikan sebab sepatutnya menunggu hasil audit Tubuh Pengecekan Keuangan( BPK).

“ Kami berharap itu berharap dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran tetapi pada cash flow. Jika dicairkan kami memiliki keleluasaan secara cash flow,” kata Anies, sebagian waktu kemudian.

Atas perihal ini, Ani kesimpulannya mengganti kebijakan di mana pembayaran DBH dipercepat sebesar 50 persen saat sebelum audit BPK keluar. Departemen Keuangan juga telah mengembalikan DBH DKI sebesar Rp2, 56 triliun pada pertengahan April kemudian

www.katanyakoran.com
www.indonesianewspapers.com
www.haluanberita.id
www.loperberita.com
www.zonanewsid.com
www.koran-kita.com
www.opini-rakyat.com
Relaksasi kredit, BTN layani restrukturisasi secara online
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menyatakan telah menerima permohonan restrukturisasi kredit dari debitur terdampak Covid-19.

 Bank pelat merah ini mencatat ada lebih dari 17.000 debitur yang sudah direstrukturisasi pinjamannya hingga saat ini.

 Sesuai arahan pemerintah dan POJK yang mengatur tentang relaksasi kredit terkait Covid-19, Bank BTN tengah melakukan proses klasifikasi atas permohonan dari debitur kredit yang mengajukan secara online."Sudah ada 17.000 lebih debitur yang pinjamannya sudah dilakukan restrukturisasi.

ang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit puluhan ribu," ujar Direktur Finance, Planning, & Treasury Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu dalam video conference di Jakarta, Sabtu (11/4). Hingga kini, lanjut Nixon, Bank BTN mencatatkan memiliki hampir 2 juta debitur dengan baki debet lebih dari Rp 250 triliun.

Adapun, belasan ribu permohonan restrukturisasi ke BTN tersebut mencatatkan total baki debet sekitar Rp 2,7 triliun. “Jumlah tersebut mencakup debitur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan keseluruhannya di bawah Rp 10 miliar sesuai ketentuan OJK,” imbuh Nixon. Nixon menjelaskan permohonan restrukturisasi tersebut diajukan oleh debitur melalui restrukturisasi online yang disiapkan BTN.

 Melalui sistem online tersebut, debitur BTN yang mengajukan permohonan retrukturisasi tidak harus datang ke kantor cabang tempat mereka mengajukan kredit. BTN telah menyiapkan layanan online untuk mengakomodir permohonan tersebut melalui www.rumahmurahbtn.co.id.Pasca-terbitnya POJK tentang relaksasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19, BTN telah membuka diri untuk memberikan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur dan terdampak virus tersebut sehingga terganggu kemampuan bayarnyaNamun, Nixon menegaskan tidak semua debitur dapat menikmati kebijakan tersebut.

 Ini sesuai arahan pemerintah yang menyebut relaksasi hanya diberlakukan bagi debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.

"Oleh karena itu bank perlu melakukan klasifikasi dan kami sudah lakukan itu," ujar dia. Melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang menunjukkan angka peningkatan, Nixon sangat khawatir itu akan berdampak pada debitur BTN dan pasti juga debitur bank lain yang akhirnya tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengangsur karena dampak virus tersebut. Dengan kondisi ini, Nixon mengaku BTN merevisi target pertumbuhan kredit.

Untuk kredit pemilikan rumah (KPR) non-subsidi dan komersial, BTN merevisi pertumbuhan kredit menjadi kisaran 0%-3%.

Kemudian, untuk KPR subsidi, BTN memproyeksi pertumbuhan di segmen tersebut berada pada kisaran 6%-8% bergantung pada periode berakhirnya Covid-19. Namun, emiten bank BUMN ini optimistis tetap bisa meraih laba sekitar Rp 2 triliun.

"Dalam kondisi seperti saat ini BTN lebih memilih langkah untuk peningkatan efisiensi, memperkuat cadangan dan likuiditas agar tetap survive," kata Nixon. Untuk menjaga likuiditas, menurut Nixon, BTN juga secara hati-hati melakukan pembelian surat utang pemerintah.

Upaya menjaga likuiditas tersebut dilakukan untuk memastikan cadangan dana tetap aman sekaligus meningkatkan fee based income melalui transaksi treasury. Nixon mengungkapkan, untuk dana treasury, pihaknya menganggarkan nilai yang cukup besar sekitar Rp 20 triliun. "Dana tersebut juga merupakan cadangan likuiditas BTN.

Kondisi normal biasanya kami anggarkan sekitar Rp 13 triliun dan saat ini likuiditas kami tingkatkan sekitar 30%," jelas Nixon. Adapun, terkait kredit, Nixon mengungkapkan di beberapa daerah yang aman dari penyebaran Covid-19, penyaluran kredit masih tetap berjalan.

Namun, Nixon mengakui secara nasional permintaan kredit baru mengalami penurunan karena kantong penyerapan kredit hampir terdampak virus tersebut.

 "Kami harapkan kondisi ini tidak akan lama sehingga ekonomi dapat kembali berjalan normal dengan layanan yang dapat kami berikan dan Bank BTN dapat kembali melanjutkan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat Indonesia," kata Nixon.


Demikianlah Artikel Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN

Sekianlah artikel Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Komisi XI: Jangan Alihkan Tugas Penyangga Likuiditas ke Bank BUMN dengan alamat link https://www.cakrawala.my.id/2020/05/komisi-xi-jangan-alihkan-tugas.html

Subscribe to receive free email updates: